Ruang Lingkup dan Prinsip Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Senin, 20 Februari 2017
Selasa, 14 Februari 2017
Senin, 13 Februari 2017
Langganan:
Postingan (Atom)
Layanan Kami
kuliah, diskusi, konsultasi seputar permasalahan hukum secara online disini
Materi Terbaru
-
PERATURAH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ... -
Hak Asasi manusia menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah : Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan ma...
-
SURAT EDARAN NOMOR 71/SE/2016 TENTANG PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN Izin Prinsip lembaga pendidikan...
-
PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH Untuk Area : Kab/Kota: A. GIRIK Syarat ...
-
Pada masa Orde lama - 1959 - 1960 : BALIE = Balai Advokat Jakarta,Jawa Tengah, Bandung, Medan dan Surabaya - 14 Maret 1963 : dibentuk BAL...
-
TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL. 1. Peme...
-
Persyaratan Pendirian Yayasan : Download, Cetak dan isi Form Pendirian Yayasan pada gambar diatas Copy KTP Para pendiri sebanyak 5...
-
Salah satu unsur yang paling penting dalam merancang kontrak, yaitu siperancang harus memperhatikan struktur dan anatomi kontrak yang dibua...
-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan Baru Persyaratan 1 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum. Akta pendirian (Kanto... -
Persyaratan yang harus di lampirkan antara lain : 1 Tanda Daftar Yayasan (TDY) [Fotokopi] 2 Khusus untuk Yayasan Nasional...