Ruang Lingkup dan Prinsip Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Senin, 20 Februari 2017
Selasa, 14 Februari 2017
Senin, 13 Februari 2017
Langganan:
Postingan (Atom)
Layanan Kami
kuliah, diskusi, konsultasi seputar permasalahan hukum secara online disini
Materi Terbaru
-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indo...
-
Bicara tentang jam kerja, ternyata telah diatur dalam Undang-Undang (UU). Permasalahannya saat ini adalah berapa banyak orang yang tau aka...
-
TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL. 1. Peme...
-
Berbekal dari pengalaman mengurus client yang mau nikah di luar negeri berikut admin tulis beberapa berkas persyaratan yang harus dilampirka... -
Perjanjian Arbitrase Bersifat asesor ( Separability Principle ) Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klasula arbitrase y...
-
RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya bersumber dari...
-
Dasar hukum penyelesaian hubungan industrial : · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan · UU No...
-
Berikut ini beberapa database nama badan hukum yang menggukan jasa kami dalam proses pendirian/perubahan anggaran dasarnya. silahkan anda ch...
-
Pengertian Yayasan : Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertent...
-
Untuk membuat NPWP secara Online berikut beberapa persyaratan yang harus dimiliki Siapkan Akun email yang valid untuk pendaftaran dan ...
Last Reader
